JAKARTA - Transformasi besar tengah disiapkan di Papua Selatan sebagai bagian dari program strategis nasional yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

Dengan mengedepankan konsep keberlanjutan dan pemberdayaan lokal, kawasan Wanam disiapkan menjadi salah satu pusat utama swasembada pangan melalui program food estate yang terintegrasi.

Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menyetujui pembebasan kawasan hutan seluas 451.000 hektare untuk mendukung agenda ini. Dari jumlah tersebut, sebanyak 263.984 hektare berada di wilayah Wanam, Papua Selatan.

Langkah ini dinilai sebagai bagian dari upaya membangun fondasi ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan dan menyeluruh, sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan di kawasan timur Indonesia.

Lahan di Wanam Disiapkan Jadi Lumbung Pangan

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menyatakan bahwa proses pembebasan lahan telah melalui pengukuran secara presisi guna meminimalkan potensi sengketa lahan di masa depan.

"Untuk di Wanam, Papua Selatan sendiri, terdapat 266.000 hektare. Namun, yang kita setujui adalah 263.984 hektare karena ada unsur sungai dan rawa,” ujar Nusron dalam pernyataan tertulis, Rabu, 1 Oktober 2025.

Ia menekankan pentingnya pendekatan teknis dan administratif yang tepat agar pengelolaan kawasan ini tidak menimbulkan persoalan hukum dan sosial ke depan. 

Hal tersebut menjadi krusial mengingat program ini melibatkan luasan lahan yang sangat besar dan akan menjadi proyek jangka panjang yang strategis.

Percepatan Swasembada Dibarengi Tata Kelola Lingkungan

Sejalan dengan itu, Menteri Koordinator bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada percepatan pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat tata kelola kawasan secara menyeluruh.

Menurutnya, setiap langkah dalam pengembangan food estate Wanam tetap memperhatikan prinsip-prinsip lingkungan dan keberlanjutan.

“Mulai dari penataan tata ruang, itu memang banyak pekerjaannya, pengaturan Hak Guna Usaha, hingga kelengkapan administrasi lainnya agar ini berkelanjutan. Semua disiapkan agar kawasan ini berdiri di atas langkah-langkah yang berprinsip pada pemberdayaan, kearifan, dan keberlanjutan,” tegas Zulkifli Hasan.

Pendekatan ini memperlihatkan keseriusan pemerintah untuk tidak mengulangi kesalahan program serupa di masa lalu, yang seringkali menghadapi tantangan dalam aspek sosial dan lingkungan. 

Kini, setiap proses diawasi dengan ketat agar pembangunan tetap berada di jalur yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Komoditas Pangan Hingga Energi Terbarukan

Tak hanya berfokus pada produksi beras, proyek food estate di Wanam juga dirancang untuk menghasilkan berbagai komoditas lainnya. Pemerintah bahkan merancang kawasan ini untuk menjadi pusat pengembangan energi berbasis pertanian, seperti etanol dan biodiesel.

Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa hasil dari kawasan ini nantinya akan lebih beragam dan berdampak luas terhadap ketahanan energi nasional.

“Tidak hanya beras, nanti di sini juga akan ada untuk etanol. Etanol itu dihasilkan dari tebu dan singkong. Kemudian, juga B-50 itu dihasilkan dari sawit,” kata Zulkifli Hasan.

Dengan mengembangkan tanaman pangan yang juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku energi, pemerintah menciptakan sinergi antara ketahanan pangan dan energi. Hal ini juga membuka peluang investasi dan pengembangan industri hilir berbasis komoditas lokal.

Infrastruktur Pendukung Terintegrasi

Pemerintah juga menyiapkan berbagai infrastruktur penting untuk menunjang kawasan ini. Wanam dirancang menjadi pusat cadangan pangan nasional melalui program cetak sawah hingga satu juta hektare.

Tak hanya itu, kawasan ini juga akan menjadi lokasi pembangunan pelabuhan, bandara, jaringan irigasi, serta pengembangan infrastruktur vital lainnya.

Jaringan jalan penghubung antara Wanam dan Boven Digoel sepanjang kurang lebih 130 kilometer juga masuk dalam rencana pembangunan. 

Infrastruktur ini akan mempermudah distribusi logistik dan mempercepat konektivitas antarwilayah, sehingga hasil produksi dari kawasan ini dapat segera disalurkan ke berbagai wilayah Indonesia.

Payung Hukum Telah Disiapkan

Untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program, pemerintah telah menetapkan dasar hukum yang kuat. 

Melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional, serta Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025, percepatan proyek ini secara resmi menjadi tugas lintas kementerian dan lembaga.

Langkah ini menunjukkan bahwa pembangunan food estate di Wanam bukan sekadar proyek sektoral, melainkan agenda strategis lintas sektor dengan perencanaan terintegrasi yang melibatkan pusat hingga daerah.

Menuju Ketahanan Pangan dan Kemandirian Nasional

Proyek food estate di Wanam menjadi bagian dari visi besar pemerintahan Prabowo Subianto untuk membangun kemandirian bangsa dalam sektor pangan dan energi.

Melalui pendekatan berbasis kawasan dan pelibatan multisektor, diharapkan program ini dapat memberi dampak langsung pada perekonomian lokal dan nasional.

Dengan adanya lahan potensial sebesar ratusan ribu hektare, ditambah dukungan infrastruktur dan regulasi yang jelas, Wanam berpotensi menjadi simbol baru transformasi sektor pangan di Indonesia.

Langkah ini tidak hanya menargetkan peningkatan produksi pangan, tetapi juga membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta menjadi motor pembangunan wilayah timur Indonesia yang selama ini relatif tertinggal.

Jika seluruh proses berjalan sesuai rencana, maka food estate Wanam bisa menjadi contoh sukses pembangunan terpadu yang menjawab kebutuhan masa depan Indonesia swasembada pangan yang berkelanjutan, modern, dan inklusif.